Admin cuma berbagi artikel
Jakarta - Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) menuntut Menteri BUMN Dahlan Iskan mundur dari jabatannya. Dahlan dinilai gagal dalam menyelamatkan sejumlah BUMN yang berada di ambang kebangkrutan. Sejumlah BUMN itu di antaranya: Balai Pustaka, Merpati, dan Djakarta Loyd. Sebagai badan usaha yang merupakan aset milik negara, Kementerian BUMN seharusnya memiliki pola penyelamatan yang sistematis.
FSP BUMN Bersatu juga menyoroti fenomena penjualan BUMN dengan harga obral di era pemerintahan SBY-Boediono. BUMN-BUMN yang seharusnya merupakan aset rakyat Indonesia justru dijual murah pemerintah dengan dalih mencukupi kekurangan dana APBN. Selain itu, dugaan kasus korupsi di BUMN juga nyaris tak tersentuh KPK, seperti di PT ASDP, PT Pos Indonesia, perbankan BUMN, serta PT Bukit Asam yang hingga kini tidak ada kejelasan.
Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono mengungkapkan ketidakmampuan pemerintah mengelola BUMN menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap karyawan. Karena itu, saat memperingati Hari Buruh 1 Mei 2013 lalu, FSP BUMN menggelar aksi keprihatinan sekaligus melakukan kritisi terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan Dahlan Iskan.
“FSP BUMN Bersatu mengusung gagasan save national assets sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tubuh BUMN saat ini,” katanya di Jakarta, Selasa (7/5).
Arief menambahkan, selama ini Dahlan Iskan terkesan tidak peka terhadap persoalan perburuhan yang terjadi di BUMN. Dia mencontohkan praktik alih daya (outsourcing) di BUMN yang hingga kini masih merajalela. Padahal, menurut Arif, praktik outsourcing tersebut jelas-jelas sudah dilarang sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) tahun 2012 lalu.
“Tidak usah jauh-jauh, di Pelindo II, banyak sekali pekerja yang berstatus outsourcing. Ironisnya, para pekerja tersebut mengerjakan pekerjaan-pekerjaan inti dari proses bongkar muat di pelabuhan,” ungkapnya.
Arif yang mantan Ketua Serikat Pekerja Merpati Airlines itu juga menyoroti praktik pelemahan serikat pekerja di BUMN seperti kasus union busting serta berlarut-larutnya persoalan status perusahaan di Terminal Petikemas Koja. Padahal, sebagian saham salah satu terminal petikemas terbesar di Indonesia itu dimiliki BUMN. Kondisi tersebut menunjukan Kementerian BUMN tidak peduli dengan persoalan-persoalan usaha dan ketenagakerjaan.
“FSP BUMN mendesak presiden untuk mengevaluasi kinerja Menteri BUMN terutama terkait dengan persoalan penyelamatan BUMN yang tengah di ambang kebangkrutan dan juga status TPK Koja yang hingga kini masih dibiarkan tidak ada kejelasan,” kata Arief.
Penulis: ARI/NAD
0 Response to "Dahlan Iskan Dinilai Gagal Selamatkan BUMN"
Post a Comment